" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
Tanggal 28 Oktober lalu, Komite Persatuan Rakyat Nasional telah melakukan penutupan jalan Tol Cawang selama beberapa jam untuk menegaskan penolakan terhadap PP tersebut. Demikian pula pada tanggal 30 Oktober kemarin, Komite Aksi Upah harus berhadapan dengan represifitas aparat saat bertahan di Istana Negara, yang mana menyebabkan puluhan aktivis buruh terluka dan ditangkap. Melalui pernyataan ini juga kami mengutuk tindakan aparat yang berusaha merepresi gerakan-gerakan yang sedang menuntut pencabutan PP Pengupahan !, JOKOWI masih bergeming & masih menutup mata dan telinganya !
Pemerintah melalui Kemenaker justru meneruskan logika sesatnya dalam memuluskan PP Pengupahan. Kita tahu, alasan sederhana kaum buruh menolak PP Pengupahan adalah karena tidak dipakainya elemen ‘KHL’ dalam penentuan upah minimum, dan disingkirkannya peran serikat buruh/pekerja dalam penentuan upah minimum.
Tetapi, pemerintah justru berdalih bahwa PP Pengupahan ini akan lebih mengefektifkan serikat buruh yang tidak lagi memikirkan upah minimum, karena upah minimum sudah dipastikan naik tiap tahunnya dengan skema penambahan persentasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari upah tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Menaker bahkan menambahkan argumen untuk mengembalikan ‘khittah’ serikat buruh dalam perjuangan ‘upah layak’ di masing-masing perusahaan, bukan untuk upah minimum. Argumen seperti itu sebenarnya justru lebih memperterang bahwa pemerintah memang ingin mengorbankan buruh demi kepentingan pemodal.
Dan hari ini kembali diperlihatkan bahwa kaum buruh tidak mau dimiskinkan oleh PP No. 78 tersebut maka dengannya kembali turun kejalan secara serentak di Indonesia, dan kamilah bagian dari beberapa unsur yang berlawan dan bersolidaritas.
Notabenenya kami sebagai mahasiswa yang bisa dibilang tidak bersentuhan langsung dengan proses kerja atau mesin-mesin yang mengakumulasi modal-modal asing maupun borjuasi nasional, ikut berlawan dan bersolidaritas. karena pada dasarnya sejak rezim orde baru sampai detik ini karpet merah modal asing gencar menguras habis kekayaan negara kita. Rezim ini datang dengan beberapa paket-paketnya. Berawal dari liberalisme hingga berubah lagi menjadi Neo-Liberalisme sampai pada posisi puncaknya yaitu imperium. Globalisasi menjadi hegemoni massif yang tidak hanya membawa modal-modal MP3EI, GATS WTO, MEA, G20 dsb. tapi juga membawa pengamannya sekaligus yaitu Militerisme. Militerisme mendapat peran penting didalam sistem ini yaitu sebagai pengaman modal. Militerisme seakan menjadi wabah baru yang sejak jatuhnya orde baru sempat meredup tapi hari ini dengan berbagai macam regulasi dan kebijakan yang anti demokrasi, peristiwa dan tindakan-tindakan kesewenang-wenangan menjadi bukti kongkrit bahwa orde paling baru akan bangkit. Militer di ranah sipil, militer di pabrik-pabrik, militer di desa-desa, militer masuk kampus dan sekolah-sekolah dst. Militer harus benar-benar kembali ke Barak !
perlu disadari juga oleh teman-teman buruh di Kota Parepare bahwa kedepan Parepare akan menjadi target yang akan juga dijadikan sebagai kota industri yang di awali dengan dibangunnya Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya atau KIPAS. Maka oleh karenanya pelabuhan parepare dijadikan pelabuhan Internasional yang dengan bebas komoditi asing leluasa masuk ke Kota parepare, jalur transfortasi mulai disiplinkan dengan dibangunnya jalan sepanjang pesisir kota parepare sampai kabupaten pinrang sebagai jalur barang-barang produksi mentah ataupun siap distribusi akan lancar, dan terakhir pembangunan trans sulawesi yaitu kereta Api yang pada dasarnya juga demi kelancaran akumulasi modal investor atau borjuasi-borjuasi internasional maupun nasional, dan kesemua pembangunan tadi pun merupakan bagian dari MP3EI sebuah program cekokan imprealisme.
Maka dari itu kami menyerukan kepada teman-teman mahasiswa agar ikut bersolidaritas menyuarakan perlawanan buruh dalam menolak PP No. 78/2015 tentang pengupahan, yang sama sekali tidak pro terhadap buruh dan rakyat. karena pada dasarnya sistem pendidikan kita (yang juga merupakan paket globalisasi) hanya akan menjadikan kita sebagai sarjana-sarjana yang menjadi ribuan buruh atau pekerja-pekerja baru yang tidak lebih baik atau justru menjadi pengangguran (lumpen Proletariat).
Dan oleh karena itu, secara serentak di Indonesia dan kami di Kota Parepare yakni Gerakan Perjuangan Mahasiswa Demokratik – Sentra Gerakan Muda Kerakyatan yang kemudian di singkat GPMD SGMK bersama Konres Politik Organisasi – Perjuangan Rakyat Pekerja yang kemudian di singkat KPO PRP Komite Kota Parepare, dan Serikat Buruh Sulawesi – Sentral Gerakan Buruh Nasional yang kemudian disingkat SBS-SGBN yang berjuang bersama didalam aliansi KOMITE PERSATUAN RAKYAT-KPR ditambah lebih dari 20 unsur gerakan buruh, tani, KMK, dan Mahasiswa menyatakan ikut berlawan dan bersolidaritas atas regulasi atau kebijakan yang tidak pro terhadap orang tua kami, kakak kami, dan teman-teman kami kaum buruh. yaitu berlawan sampai PP No.78/2015 Tentang pengupahan di CABUT !
Jakarta – Parepare, 10 November 2015
KOMITE PUSAT
GPMD SGMK KOTA PAREPARE
Muhammad Irwan
Sekretaris Jendral
Preslis : GPMD SGMK Bersolidaritas Untuk Buruh Menuntut Pencabutan PP Pengupahan
4/
5
Oleh
Unknown
