LBH Jakarta Kecam Represifitas Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa Papua

LBH Jakarta Kecam Represifitas Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa Papua

Aksi Massa Mahasiswa Nasional

Sumber : Google Image

WARTAKAMPUS, Jakarta -- Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Veronica Koman, mengecam penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada Selasa (1/12) ini. Veronica menjelaskan penangkapan tersebut hanya menunjukkan sikap represif pemerintah.
"Agenda mereka hanya menyampaikan kebebasan ekspresi dan pendapat mengenai hari identitas Papua. Polisi malah bersikap represif. Padahal, kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun," kata Veronica saat dihubungi CNN Indonesia.

Veronica memperkirakan hingga saat ini, sekitar seratusan mahasiswa Papua sudah diamankan Polda Metro Jaya dan dibawa dengan truk. Meskipun demikian, aksi unjuk rasa masih terus saja berlangsung. 

"Tadi pagi 22 sudah diamankan. Sekarang sekitar seratusan lebih sudah diangkut dengan truk," ujar Veronica." Ada satu koordinator dari LBH Jakarta juga yang hendak dibawa ke Polda Metro."

Mengenai aksi hari ini, Veronica mengaku para mahasiswa telah memberikan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Namun, dia mengaku kepolisian selalu bersikap represif jika terkait dengan aksi yang melibatkan gerakan kemerdekaan Papua.

Lebih jauh, dia kemudian meminta agar masyarakat dan pemerintah sadar untuk tidak membatasi dan merampas identitas warga Papua. Dia juga meminta agar kepolisian tidak menjatuhkan stigma kepada para pengunjuk rasa di bundaran HI.

"Mereka bukan bagian dari Organisasi Papua Merdeka. Mereka hanya mahasiswa," ujarnya.

Sebelumnya, demonstrasi puluhan warga dan mahasiswa asal Papua di sekitar Bundaran Hotel Indonesia berlangsung ricuh. Puluhan peserta demonstrasi ditangkap polisi setelah terjadi aksi lempar batu dan tembakan gas air mata.

Massa asal Papua yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mulai berdemonstrasi di sekitar Bundaran HI pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Sekitar pukul 08.40 WIB, aksi dihadang oleh polisi di depan Hotel Mandarin Oriental. "Polisi memerintahkan anggotanya untuk melakukan penggeledahan," kata Citra, pengacara publik LBH Jakarta.

Pada saat penggeledahan, salah satu peserta demonstrasi terlihat menggunakan ikat kepala bermotif bintang kejora. Citra berkata, seorang polisi menyuruh peserta demonstrasi itu melepas ikat kepalanya. "Lalu terjadilah keributan," katanya.

Berdasarkan pengamatan CNN Indonesia, aksi lempar batu juga turut mewarnai bentrok mahasiswa dan polisi. Anggota kepolisian juga beberapa kali menembakkan gas air mata ke arah massa demonstrasi.

Dalam keterangan tertulisnya, AMP menuntut empat hal kepada pemerintah, yakni memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua, menggantikan, menarik anggota TNI menuju dan dari Papua, serta memberikan referendum bagi warga Papua.

Unknown Pada 07.24 Komentar

Aksi Menolak Kunjungan Jokowi, Mahasiswa Makassar Dipukuli TNI

Aksi Menolak Kunjungan Jokowi, Mahasiswa Makassar Dipukuli TNI

Aksi Massa Daerah Mahasiswa Militerisme

WARTAKAMPUS, Makassar - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Presiden Joko Widodo di Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (25/11/2015).

Namun unjukrasa yang digelar oleh Mahasiswa Koalisi Parlemen Jalanan di jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, berujung kerusuhan.

Saling tarik dan dorong terjadi anatar aparat kepolisian yang membubarkan paksa mahasiswa dengan merampas sejumlah atribut mahasiswa. Menolak atribut mereka dirampas, mahasiswa terlibat kericuhan.

Kerusuhan kian menjadi-jadi dengan datangnya sejumlah aparat dari TNI yang tergabung dalam tim Garnisun.  Mereka ini melakukan pembubaran dengan memukul paksa mahasiswa. Akibatnya mahasiswa pun menjadi bulan-bulanan hingga harus dievakuasi.

Akibat bentrokan ini, satu mahasiswa atasnama Rahmat pingsan terkena pukulan dan dilarikan ke Rumah Sakit Faizal Makassar Sulawesi Selatan menggunakan angkutan umum .

Sebelumnya tiga mahasiswa atas nama Adi Puto, Rahmat dan Hendrianto demo di samping Gedung DPRD Makassar jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. Jalan ini merupakan rute yang akan dilalui presiden dan rombongan dalam kunjungan kerja di Sulsel.

Mereka demo menolak kedatangan Jokowi di Sulsel, lantaran menilai kedatangannya di Sulsel tidak membawa kebaikan untuk rakyat kecil.

Presiden Jokowi tiba di makassar hari ini dan akan mengikuti sejumlah kegiatan diantaranya peninjauan pemasangan rel kereta api di Kabupaten Barru, Sulsel. Selain itu Jokowi diagendakan membuka Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di salah satu hotel di Makassar.

Unknown Pada 23.16 Komentar

Aksi Aliansi Mahasiswa Makassar di Hari International Student Day

Aksi Aliansi Mahasiswa Makassar di Hari International Student Day

Aksi Massa Daerah Mahasiswa Pelajar Statement

Sumber Foto : Google Image

WARTAKAMPUS, Makassar - Bertepatan hari pelajar internasional (International Student Day) , pulahan mahasiswa menggelar aksi longmarch disepanjang sultan alauddin menuju DPRD kota Makassar, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mkassar (AMI) seperti: Front Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Front Mahasiswa Demokratik – Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (FMD-SGMK), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Serikat Perempuan Indonesia (SRIKANDI), dan Perjuangan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Hukum UMI, menyerukan pembangunan kepeloporan gerakan mahasiswa untuk melawan kapitalisasi pendidikan sebagai ekpresi buruknya system pendidikan nasional yang syarat dengan komersialisasi pendidikan.
Pendidikan hari ini telah menjadi barang komoditi khususnya pendiidkan tinggi. Baik Perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tidak lagi berperan sebagai lembaga yang akan menentukan perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi sebagai lembaga pencetak calon-calon tenaga kerja/buruh yang sesuai dengan permintaan dan keinginan kapilaisme (pemodal) yaitu tenga kerja murah. Dunia pendidikan telah menjadi salah satu industri pencetak tenaga kerja murah dan menjadi perusahaan jasa yang berorientasi profit (keuntungan), apalagi Indonesia sejak masuknya organisasi perdagangan dunia (WTO) telah menjalankan ekonomi neoliberal disegala sector termasuk mendidikan. Era masyarakat ekonomi asena (MEA) sebagai representatif system ekonomi neoliberal yang dijalankan oleh rezim jokowi-JK.

Kebebasan berpendapat, berorganisasi, mengkritisi, dan berekpresi adalah bentuk demokrasi yang harus di junjung tinggi dalam Negara demokrasi, namun itu tidak berlaku jika kekuasaan Negara dibawah kontrol kapitalisme-neoliberal secara sistematis dan terencana. Berjalannya system kapitalisme-neoliberalisme di segala sektor berbanding lurus dengan pembungkaman demorasi terkhusus dalam system penididkan. Adanya pembungkaman demokrasi seperti pelarang mahasiswa berorganisasi, berekspresi, berpendapat, mendapat ancaman skorsing sampai Drop Out (DO).

 Neoliberalisme yang syarat akan pembungkaman demokrasi, pencabutan subsidi, penyesuaian undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah, serta menghilangkan peran Negara dan melanggar undang-undang dasar Negara, telah dijalankan dengan sangat baik oleh penguasa negeri ini. Tepat pada tanggal 12 juli 2012 misalnya, undang-undang yang pro pasar lahir yaitu: UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berjalannya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak transparan dan cendurung diskriminatif, pembatasan kuliah yang diatur dalam peraturan mentri No. 49 tahun 2014, serta aturan-aturan yang lainnya yang mengebiri kebebasan mahasiswa dan mendukung komersialisasi pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

Situasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, seharusnya menjadi perhatian yang sangat penting karena pendiidkan esensinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945, serta Negara bertanggung jawab memberikan pendidikan secara Cuma-Cuma. Namun, amandemen telah dikucilkan dan tidak berlaku sama sekali, peran Negara dalam pendidikan telah dihapus dan diserahkan pada mekanisme pasar sehingga pendidikan dari tahun ketahun semakin mahal, pembodohan agar menciptakan tenga kerja murah dan lain sebagainya.

Situasi yang memprihatinkan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang telah di paparkan diatas, dengan momentum memperingati Hari Pelajar Sedunia, Aliansi Mahasiswa Makassar menyampaikan beberapa tuntutan: cabut penerapan UKT/BKT, cabut UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Cabut Pemberlakuan Permendikbud No. 49 tahun 2014, tolak pemberlakuan masyarakat ekonomi asean, stop kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa di dunia kampus, tolak militerisme masuk kampus, dan tolak kekerasan seksual dalam kampus.

Dari tuntutan tersebut, Aliansi Mahasiswa Makassar, memberikan solusi kongrit seperti: wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berkesetaraan gender serta bervisi kerkayatan. Dengan mewujudkan pendidikan gratis maka Negara harus menasionalisasi asset-aset vital dibawah control rakyat, wujudkan reforma agrarian sejati, serta bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri demi kesejahtraan rakyat.

(Bahril)

Unknown Pada 00.49 Komentar

Mahasiswa Mendukung Perjuangan Buruh Mogok Nasional Cabut PP Pengupahan

Mahasiswa Mendukung Perjuangan Buruh Mogok Nasional Cabut PP Pengupahan

Aksi Massa Buruh Mahasiswa Nasional

Sumber Foto : Google Image

WARTAKAMPUS, Nasional - Mahasiswa tergabung Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyatakan mendukung gerakan buruh dalam melaksanakan mogok nasional menuntut segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.

"Ini adalah bentuk perlawanan Mahasiswa Indonesia terhadap rezim upah murah Jokiwi-JK dengan mendukung gerakan mogok nasional buruh Indonesia pada 24-24 November batalkan PP Pengupahan," tegas Ketua LMND Jami Kuna, saat jumpa pers di LBH Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Diketahui AMI tergabung berbagai organ ekstra kampus yakni LMND, FMN, SMI, PEMBEBASAN, KP FMK, GPMJ, API, Formasi IISIP, SemarUI, Kanita IISIP, Hamas Unas, FIS, Mercu Buana, dan KBM UBK.

Lebih lanjut, Jami Kuna mengemukakan ada praktek penindasan dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi yakni PP Pengupahan tersebut. Dalam hal ini, kata dia, buruh merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dalam PP itu. Selanjutnya, kata dia, terkait dengan formula penghitungan upah buruh yang tidak lagi melibatkan dewan buruh. Ketiga, Peninjauan komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) tidak lagi setiap tahunnya tetapi tiap 5 tahun sekali. Keempat, mekanisme pengupahan yang dilempar pada mekanisme pasar.

"Pemerintahan ini menggunakan logika berpikir kapitalisme, kebalikannya pemerintah malah memberikan subsidi bagi investasi dengan mengobral insentif pajak untuk investor, seperti tax allowance (keringanan atau pengurangan pajak bagi investor dalam masa tertentu) dan tax holiday (pembebasan membayar pajak bagi investor dalam masa tertentu)," bebernya.

Lebih jauh, Jami Kuna menyebutkan Tri Sakti dan program Nawa Cita dalam praktek revolusi mental, hanyalah kedok untuk mengilusi rakyat. pemerintahan ini dianggap antitesa dari rezim Orde Baru. Dan jelaslah PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini, upaya menarik investor dengan tawaran upah murah.

"Protes yang dilakukan oleh kaum buruh juga direspon dengan tindakan pemerintahan fasis, yakni keterlibatan polisi hingga militer ke kawasan-kawasan industri untuk menghambat perjuangan buruh hari ini," pungkasnya.

Unknown Pada 00.39 Komentar

KPR Palu Tuntut Upah 50 Persen

KPR Palu Tuntut Upah 50 Persen

Aksi Massa Buruh Daerah Ekonomi Nasional

Sumber Foto : Google Image

WARTAKAMPUS, Palu - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Komite Persatuan Rakyat (KPR) ggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Jumat (20/11/2015).

Dalam orasinya, koordinator lapangan Irwan menyatakan, bahwa PP nomor 78 tahun 2015 jadi sumber keresahan kaum buruh, karena peraturan tersebut tidak memiliki kejelasan serta tidak mendorong kesejahteraan buruh.

“Lahirnya PP pengupahan tidak jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup buruh, malah hanya memperterang bahwa pemerintah ingin mengorbankan buruh demi kepentingan pemodal,” katanya.

Irwan menambahkan, pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan meneruskan logika sesatnya dalam memuluskan lahirnya PP pengupahan, karena dalam penentuan upah mininum tidak memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KLH).

Untuk itu, KPR menuntut agar pemerintah menghapus sistem kontrak, pembuatan peraturan daerah perlindungan buruh migran, pendidikan dan kesehatan gratis, mencabut undang-undang dan RUU anti demokrasi.

Sumber : http://metrosulawesi.com/

Unknown Pada 03.24 Komentar

HMI Malang Mengkritisi Dana Kongres Rp. 3 M

HMI Malang Mengkritisi Dana Kongres Rp. 3 M

Aksi Massa Daerah Kesehatan Mahasiswa

Sumber Foto : Google Image

WARTAKAMPUS, Malang - Sekitar 50 orang anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang menggelar aksi unjuk rasa terkait kucuran dana bantuan Rp 3 miliar dari Pemerintah Daerah Riau, untuk Kongres ke 29 HMI yang di gelar di Pekanbaru, Riau. Sementara dana Rp 4 miliar lainnya didapat dari sumbangan pihak lain yang perlu dipastikan asal-usulnya.
Aksi demonstrasi itu mereka wujudkan melalui orasi dan membakar ban bekas di Jalan Simpang Balapan, tidak jauh dari kampus Stikes, Kota Malang, Senin (23/11).
Dalam orasinya masa mengkritisi aliran dana yang disebutkan sebagai sangat besar tersebut sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. HMI Malang mencoba mempertanyakan kucuran dana tersebut yang di anggapnya lebih besar dari dana penanggulangan kebakaran hutan yang dikeluarkan Pemda Riau sebesar Rp 1,4 miliar.
“Apa yang bisa Pengurus Besar HMI berikan kepada masyarakat setelah melakukan kongres dengan dana sebesar itu. Kongres HMI tersebut memberikan kesan menghambur-hamburkan uang negara. Itu bertentangan dengan semangat HMI yang lebih peduli kepada kemanusiaan,” teriak Riyanda Barmawi melalui pengeras suara selaku koordinator aksi lapangan.
Sambil mengacung-acungkan sejumlah poster berisi kecaman, massa HMI Malang itu memprotes keras tindak tak terpuji Pengurus Besar (PB) HMI yang berpesta dalam Kongres dan tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi mayoritas rakyat.
 
Sebagai organisasi HMI seharusnya mampu kritis pada kekuasaan dan memperjuangkan nasib rakyat kecil.
Penggunaan dana sebesar itu menekankan jika PB HMI saat ini sangat mesra dengan penguasa yang ada di Pemda Riau. Kemesraan itu dikawatirkan menghilangkan kekritisan HMI terhadap kebijakan pemerintah daerah setempat.
Sebagaimana diberitakan, Kongres HMI yang dibuka Wapres Jusuf Kalla, Minggu (22/11) di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, menurut Panitia Penyelenggara Kongres HMI ke-29 dihadiri sejumlah alumni di antaranya mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung, mantan Ketua MK Mahfud MD, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PAN Yuddy Chrisnandi dan Menteri Ristek dan Dikti M Natsir, Menkominfo Ruddy Antara, dan Kepala Bappenas Sofjan Djalil.

Unknown Pada 02.07 Komentar