Beredar Rekaman Percakapan Calo Freeport, Jokowi Terseret ?

Beredar Rekaman Percakapan Calo Freeport, Jokowi Terseret ?

Ekonomi Nasional Politik

Sumber : Google Image

WARTAKAMPUS, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya MineralSudirman Said enggan mengomentari beredarnya rekaman berupa infografis yang ditengarai antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan pengusaha Riza Chalid di media sosial. Ia menolak memberi keterangan apakah isi percakapan itu sesuai dengan rekaman yang dia berikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Kita hormati proses yang sedang berlangsung di MKD," ujar Sudirman saat dihubungi oleh Tempo, Senin, 30 November 2015. Sudirman yang melaporkan Setya Novanto atas tuduhan pencatutan nama presiden dalam diskusi antara Setya dengan Riza di Hotel Ritz Carlton. Ia menambahkan bukti rekaman di antara mereka. Rekaman tersebutlah kini diduga menyebar di masyarakat dalam bentuk infografis.

"Ini membuktikan masyarakat semakin cerdas, makin kritis, dan makin menuntut pejabat publik menjujung tinggi etika," ujar Sudirman mengomentari infografis ini. Ia juga menghargai antusiasme masyarakat yang menginginkan proses ini berjalan terbuka dan transparan. Ia mengaku akan memberikan keterangan hanya jika MKD memintanya. "Saya akan berikan keterangan tambahan jika diminta oleh MKD."

Isi rekaman yang menyebar di jejaring media sosial itu salah satunya adalah percakapan antara antara Riza dan Setya yang menyatakan kontrak perpanjangan Freeport tidak bakal dihalangi lagi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Kalau dia sampai nekat nyetop, jatuh dia," tulis salah satu infografis itu menirukan petikan rekaman yang menghebohkan itu.

Said Didu, staf khusus Kementerian Energi menolak mengomentari infografis ini. Ia mengaku baru mengetahui adanya infografis ini dari pemberitaan media. "Bisa saja itu ngarang seperti orang-orang ngarang tulisan di Kompasiana," ujar Said merujuk pada kumpulan blog populer milik salah perusahaan media terkemuka.

Namun, saat dikonfirmasi soal isi percakapan yang ada di dalam rekaman, Said hanya sedikit memberikan komentar. "Intinya agar siap-siap terperangah jika rekaman lengkap dibuka kepada publik," kata Said.

Tempo sedang berupaya meminta konfirmasi kepada Setya dan Riza terkait beredarnya infografis yang merekam pembicaraan itu.

Unknown Pada 11.28 Komentar

Ciuusss ?!! Sudah Siapkah Parepare Menjadi Kota Industri ?

Ciuusss ?!! Sudah Siapkah Parepare Menjadi Kota Industri ?

Daerah Ekonomi Industri Politik

Sumber : Google Image

WARTAKAMPUS, Parepare - Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) akan segera dibangun, berjalannya proses dan waktu pengerjaannya, KIPAS itu pun kemudian berubah menjadi KAPET (Kawasan Industri terpadu Parepare.

KAPET di canangkan akan rampung di tahun 2015 ini namun karena berbagai macam kendala akhirnya Pemkot belum mampu memprediksi kembali kapan kiranya KAPET ini akan berjalan sesuai dengan masterplan yang sudah ada.

Salah satu yang menjadi kendala adalah persoalan Lahan, walaupun beberapa korporasi asing sudah mendaftarkan diri untuk berinvestasi di KAPET namun permintaannya untuk Pemkot agar segera menyelesaikan persoalan lahan, karena bagi investor tidak akan mau berinvestasi jikalau persoalan lahan belum jelas.

Yang menjadi pertanyaan berikut ialah, jika nanti KAPET benar-benar dan riil sudah berjalan otomatis ribuan buruh akan bermukim di kota parepare sebagai pekerja upahan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik KAPET, apakah Parepare mampu menjadi Kota yang aman, nyaman dan mensejahterakan baik secara upaha maupun hak-hak normative lainnya bagi seorang buruh atau pekerja upahan.

Belajar dari kota-kota industry besar seperti bekasi, karawang, dan tangerang, tidak betul jika dikatakan bahwa buruh dan non bruh sekalipun masih dibawah garis kemiskinan atau sama sekali tidak menujukkan statistic yang mengarah pada perbaikan-perbaikan sektoral. Seperti halnya pendidikan, kesehatan, bahkan sampai pada partisipasi politik. Justru yang terlihat hanyalah kesenjangan social dan pemukiman kumuh dan tercemari oleh limbah-limbah pabrik asing maupun local.

Berikut kutipan yang sempat kami salin dari sindonews.com :

“Rencana pembangunan kawasan industri terpadu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), sulit terealisasi tahun ini. Karena masih terkendala ketersediaan lahan.  Sesuai masterplan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Parepare, lahan yang harus disediakan Pemda untuk pembangunan kawasan industri terpadu, seluas 50 hektare (ha).  Namun, hingga tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare baru bisa membebaskan sekitar 35 ha lahan dan kekurangannya masih cukup banyak yakni 15 ha.  Ketua Kapet Parepare, Bonggo Sodding mengatakan, jika proses pengadaan lahan tidak rampung, dipastikan proyek pembangunan kawasan industri terpadu ini akan terkatung-katung. Karena, kata dia, investor tidak akan berani masuk jika ketersediaan lahan tidak jelas. "Kami minta Pemkot Parepare secepatnya menuntaskan pengadaan lahan," jelasnya. Bonggo mengatakan, jika kawasan industri terpadu tersebut jalan, akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dan kabupaten di sekitarnya.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, Zahrial mengakui, proses pembebasan lahan untuk kawasan industri terpadu itu cukup sulit. Menurut Zahrial, penyebabnya karena warga pemilik lahan belum mau melepas tanahnya untuk dibangun kawasan pergudangan. "Ini yang sedang kami cari solusinya," ucapnya. Dia berjanji, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali membahas soal kesiapan lahan tersebut dengan pihak-pihak terkait. "Tetap akan diupayakan," pungkasnya”.

Unknown Pada 16.29 Komentar

Dengan KIPAS, Parepare Siap Menjadi Salah-satu Kota Industri

Dengan KIPAS, Parepare Siap Menjadi Salah-satu Kota Industri

Daerah Ekonomi Industri Politik

Sumber : Google Image

WARTAKAMPUS, Parepare – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare maju selangkah dalam pemanfaatan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS). Pemkot berencana membangun jalan yang menghubungkan kawasan yang berlokasi di jalan poros Parepare-Sidrap tersebut dengan kawasan pelabuhan.
 
Keberadaan jalan ini dinilai penting guna menghidupkan KIPAS yang saat mulai dilirik sejumlah investor nasional dan internasional. Dikabarkan, perusahaan otomotif terbesar dunia, Toyota Motor Cooporation Jepang akan membangun pabrik toyota di kawasan tersebut.
 
Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, mengaskan, pembangunan akses jalan yang menghubungkan kawasan pelabuhan Parepare dengan kawasan industri penting, guna lebih mengakselarasi perekonomian di daerah ini.
 
Penegasan ini disampaikan Taufan, di sela-sela peringatan HUT Kota Parepare di halaman rujab Wali Kota Parepare, Senin, 17 Maret. Acara ini dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan tamu penting lainnya.
 
Taufan mengungkap, pemerintah daerah juga tengah merancang pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti pasar dan kawasan pergudangan.
 
Untuk itu, di tahun 2014 ini Pemkot kata dia, telah memprogramkan pembangunan jalan beton Mattirotasi sepanjang 900 metermelengkapi pembangunan jalan beton tahun 2013 lalu sepanjang dua kilo meter.
 
Pemda ujar Taufan, juga akan melanjutkan pembangunan akses jalan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ke perbatasan Kabupaten Pinrang sepanjang 200 meter. Jalan ini kelak akan menjadi penghubung kawasan pelabuhan dengan KIPAS.
 
Untuk pembangunan jalan perbatasan Pinrang ke kawasan industri diprediksi mencapai empat kilo meter, dengan anggaran bersumbe dari APBD Kota Parepare.
 
Taufan menjelaskan, keberadaan KIPAS penting guna mendukung letak dan fungsi Kota Parepare sebagai sentra pengembangan ekonomi kawasan, serta memperkuat koridor ekonomi di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan.
 
Ia berharap, ke depan Parepare tidak hanya menjadi tempat pengapalan berbagai komoditas daerah tetangga, tetapi menjadi industri hilir yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian dan perkebunan daerah tetangga menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan menjadi produk unggulan Sulawesi Selatan.
 
Kawasan industri terbesar kedua di Sulsel setelah KIMA Makassar saat ini mendapat perhatian serius dari Presiden Direktur Toyota Motor Cooporation Jepang.
 
Beberapa waktu lalu,  orang nomor satu perusahaan yang berpusat di Kota Aichi Jepang ini melakukan kunjungan langsung ke KIPAS. Rencananya, Toyota akan membangun pabrik galangan kapal di Kota Parepare.
 
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang menghadiri peringatan HUT Kota Parepare, menjelaskan, posisi Kota Parepare yang strategis bisa meng-energizer perekonomian Sulawesi Selatan.
 
Ia memuji pertumbuhan ekonomi  Parepare yang dinilainya cukup pesat dan surprise karena mampu menembus angka 8 persen pada tahun 2013 lalu. Pada kesempatan ini, Syahrul meresmikan Pasar Modern Lakessi, Masjid Agung dan Rumah Potong Hewan, dengan nilai anggaran mencapai 100 miliar lebih.

Unknown Pada 16.12 Komentar

KPR Palu Tuntut Upah 50 Persen

KPR Palu Tuntut Upah 50 Persen

Aksi Massa Buruh Daerah Ekonomi Nasional

Sumber Foto : Google Image

WARTAKAMPUS, Palu - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Komite Persatuan Rakyat (KPR) ggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Jumat (20/11/2015).

Dalam orasinya, koordinator lapangan Irwan menyatakan, bahwa PP nomor 78 tahun 2015 jadi sumber keresahan kaum buruh, karena peraturan tersebut tidak memiliki kejelasan serta tidak mendorong kesejahteraan buruh.

“Lahirnya PP pengupahan tidak jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup buruh, malah hanya memperterang bahwa pemerintah ingin mengorbankan buruh demi kepentingan pemodal,” katanya.

Irwan menambahkan, pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan meneruskan logika sesatnya dalam memuluskan lahirnya PP pengupahan, karena dalam penentuan upah mininum tidak memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KLH).

Untuk itu, KPR menuntut agar pemerintah menghapus sistem kontrak, pembuatan peraturan daerah perlindungan buruh migran, pendidikan dan kesehatan gratis, mencabut undang-undang dan RUU anti demokrasi.

Sumber : http://metrosulawesi.com/

Unknown Pada 03.24 Komentar

KRITIK PASAR BEBAS (NEOLIBERALISME)

KRITIK PASAR BEBAS (NEOLIBERALISME)

Ekonomi Opini

KRITIK PASAR BEBAS (NEOLIBERALISME)

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, kita kerap diperkenalkan teori-teori yang cakupannya pada fenomena berskala global. Artinya, kita diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial yang memiliki ikatan berbasis Internasional. Sehingga pada muaranya kita bisa mengenal watak kolot dari borjuasi-borjuasi Internasional secara gamblang.

Salah satu dari watak kolot yang bisa dianalisa adalah hasil kebijakan dari Negara-negara kapitalis global (salah satunya Amerika Serikat), tentang perdagagan bebas. Teori perdagangan bebas memiliki kesan yang tampaknya menggoda karena menjanjikan begitu banyak keuntungan, terutama bagi negara-negara Dunia Ketiga. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah benarkah demikian? Benarkah liberalisasi ekonomi dan perdagangan menciptakan kemakmuran bagi semua masyarakat dunia? Jika memang demikian, dan bukan sebaliknya, maka bagaimana isu tersebut seharusnya dibela? Sebaliknya, jika asumsi teoritiknya gagal, apa tindakan yang seharusnya kita ambil?.

Perdagangan bebas adalah salah satu instrumen negara-negara adidaya untuk menjajah negara-negara Dunia Ketiga. Dengan tujuan untuk melanggengkan kapitalisme, para borjuasi global akan selalu meningkatkan hegemoninya dalam ekonomi-politik Internasional. Pada dasarnya, perdagangan bebas adalah ekses dari neo-liberalisme yang wataknya ingin menjajah negara-negara yang ada di dunia terutama negara-negara Dunia Ketiga. Bukankah salah satu motif paling penting penjajahan tersebut adalah penguasaan perdagangan wilayah-wilayah perdagangan dan ekonomi yang kemudian memunculkan penindasan di negara-negara jajahan.

Di era sekarang ini, kolonialisme tidak lagi populer karena berbagai alasan. Menurut Budi Winarno salah seorang guru besar FISIPOL UGM Yogyakarta, menganggap bahwa: “Isu-isu hak asasi manusia menjadi penghalang utama suatu negara melakukan penjajahan[1].” Kalau kita lebih jeli melihat permainan dari borjuasi Internaisional, hak asasi manusia (HAM) dijadikan  salah satu jalan yang kemudian mengintervensi negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI), terdapat tiga teori utama yang dijadikan landasan untuk menganalisa sebuah persoalan yang memiliki keterkaitan dengan EPI, salah satunya tentang perdagangan bebas. Landasan teoritik di atas antara lain ialah: teori merkantilisme, teori liberalisme ekonomi, dan Marxisme. Untuk bisa melihat watak dari masing-masing penganut dari tiga teori di atas, saya akan memberikan sedikit paparan argumen dari tiga teori di atas.

Saya akan mulai dengan merkantilisme. Merkantilisme adalah sebuah teori yang memiliki kaitan erat dengan pembentukan negara berdaulat, modern, sepanjang abad ke enambelas dan tujuhbelas. Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern. Mereka mengambil pandangan bahwa aktivitas ekonomi adalah dan seharusnya tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat. Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuasan politik. Itulah bentuk utama dari merkantilsme[2].

Sementara itu, liberalisme muncul sebagai kritik terhadap kontrol politik dan pengaturan permasalahan ekonomi yang menyeluruh yang mendominasi pembentukan negara Eropa di abad ke enambelas dan ke tujuhbelas, yakni merkantilsme.  Paham ini sangat berpatokan dengan sumbangsih pemikiran dari Adam Smith (1723-90), Smith meyakini bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut capur dalam perekonomian (lihat Robert Jackson & Georg Sorensen 2009: 234).

Sementara itu, setelah Smith ada lagi seorang tokoh yang melanjutkan pemikiran-pemikiran Smith, yaitu David Ricardo (1772-1823). Ricardo berpendapat bahwa perdagangan bebas yaitu aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional, akan membawa keuntungan bagi semua partisipan sebab pasar bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi akan meningkatkan efisiensi dan, dengan demikian meningkatkan produktifitas (lihat juga Robert Jackson & Georg Sorensen 2009: 235). Penekanannya adalah kaum liberal ekonomi menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menhadapi pemasalahan ekonomi. Sedangkan kaum liberal beranggapan bahwa aktor sentral adalah individu sebagai konsumen dan produsen.

Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan pandangan Marxisme dalam melihat persoalan perdagangan bebas. Berangkat dari seorang filsuf ekonomi politik Jerman abad ke duapuluh dalam hal banyak mewakili kritik mendasar liberal ekonomi. Bisa dilihat dari paparan di atas, pandangan kaum lliberal ekonomi membeberkan bahwa perekonomian global untuk keuntungan bagi semua individu sebagai masyarakat dunia. Marx menolak pandangan tersebut. Marx melihat bahwa perekonomian sebagai tempat arena eksploitasi dan perbedaan kelas. Pada perkembangannya, kaum Marxis bersepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan atau saling berkorespondensi.

Bagi kaum Marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan: salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi; kelas lain, kaum proletar, hanya memiliki kekuatan kerjanya saja, yang harus dijual pada borjuis[3].

Pandangan kaum Marxis terletak pada “materialisme.” Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat mana pun hidup dengan cara-cara bagaimana manusia mengahasilkan alat-alat eksistensinya. Produksi ekonomi adalah dasar bagi semua aktivitas manusia lainnya, termasuk politik. Di satu sisi, kekuatan-kekuatan produksi, yaitu tingkatan teknis aktivitas ekonomi (contoh mesin-mesin industri vs kerajianan tenaga pengrajin). Di sisi lain, terdiri dari hubungan produksi, yaitu sisitem kepemilikan sosial yang menentukan kendali sebenarnya kekuatan produksi (contoh kepemilikan swasta dan kolektif). Dengan kata lain, kaum kapitalis yang menguasai alat produksi juga akan cenderung mendominasi dalam bidang politik.

Menyimak paparan dari tiga pandangan di atas, bisa terlihat jelas bahwa perdagangan bebas muncul dari pandangan liberalime dan sekarang perpanjangan tangan melalui neo-liberalisme yang dengan jelas memberitahu pada kita bahwa kendali ekonomi itu sangat bergantung pada individu yang pada akhirnya menghilangkan campur tangan dari pemerintah terhadap aktivitas perekonomian. Oleh karena itu negara hari ini tidak lagi otonom; mereka digerakan oleh kepentingan kelas yang berkuasa, dan negara kapitalis terutama digerakan oleh kepentingan kaum borjuisnya. Perdagangan bebas hasil dari ekonomi liberal yang wataknya kapitalistik.

Menarik kiranya kalau kita menyimak pandangan Marx tentang watak kapitalisme yang esensinya tidak memanusiakan manusia. Mickhael A. Lebowitz menganggap bahwa kapitalisme tak akan menjadi suatu sistem yang prioritasnya ialah manusia dan kebutuhan-kebutuhan mereka (lihat Sosialisme sekarang juga. Yogyakarta: Resist Book 2009, hlm. 27). Sedangkan Marx memandang kapitalisme adalah sebuah sistem yang bebas, bebas dari penguasa, bebas dari pembatasan produksi (lihat juga Mickhael A. Lebowitz).

Hal yang paling menentukan dalam kapitalisme adalah keuntungan yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Sistem ini kemudian sangat agresif mengejar keuntungan pasar dan tidak lagi memandang pada nilai pakai, tetapi menitik beratkan pada nilai tukar. Sehingga secara sosio-ekonomi yang terbangun dalam masyarakat cenderung menjadikan masyarakat, menjadi masyarakat yang konsumtif. Atau dengan kata lain, masyarakat membeli  dan/atau memproduksi sebuah produk bukan lagi ia menggunakan, melainkan karena ia ingin menjualnya kembali dengan keuntungan setinggi mungkin. Mansour Fakih kemudian menyatakan bahwa secara teoritik, kapitalisme merupakan paham yang bertujuan melakukan pemupukan modal (capital accumulation) melalui proses-proses penanaman modal (capital investmen).

Berangkat dari watak yang eksploitatif, ekspansionis, dan akumulatif. Kita bisa melihat bahwa perdagangan bebas dijadikan alat oleh kapitalisme untuk meningkatkan hegemoni Ekonomi Politik Internasional. Perluasan pasar melahirkan kompetisi antara yang kuat dan yang lemah sehingga tidaklah benar ketika tujuan dari perdagangan bebas untuk kesejahteraan semua masyarakat dunia. Perluasan pasar dalam bentuk perdagangan bebas juaga menimbulkan ekspolitasi yang masif pada alam yang kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang hebat dan mengancam bagi dunia. Oleh karena itu perlu diganti sistem yang mengancam bagi keamanan dunia dengan sistem yang lebih baik.

 Penulis: Sahman Tou (Petugas Politik Pembebasan UMY)

 Referensi:

• Robert Jakson Dan Georg Sorensen. Pengantar studi hubungan Internasional . Pustaka pelajar,Yogyakarta 2009
• Drs. Yanuar Ikbar. Ekonomi Politik Internasional 1 konsep dan teori. Refika Aditama, Bandung 2006
• Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MH. Kapitalisme, modernisasi, dan kerusakan lingkungan. GENTA PRESS, Semarang  2008
• Mickhael A. Lebowitz. Sosialisme sekarang juga. Resist Book, Yogyakarta 2009

---

[1] Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD, Isu-isu global kontemporer, CAPS, Yogyakarta, 2011, hlm. 45

[2] Robert Jackson & Georg Sorensen, yang diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura. Pengantar studi hubungan internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 Hlm 231

Redaksi Pada 10.00 Komentar

Lima Faktor Prediksi Ekonomi Global 2015

Lima Faktor Prediksi Ekonomi Global 2015

Ekonomi Internasional

LIMA FAKTOR PREDIKSI EKONOMI GLOBAL 2015


Menyikapi akhir tahun 2014, global ekonomi menunjukkan tanda-tanda melemah dengan resiko penurunan signifikan. Kemungkinan adanya beberapa risiko tersebut akan terwujud tahun depan, meninggalkan kondisi ekonomi global memburuk dibandingkan tahun 2014. Kami membuat lima prediksi yang diperkirakan akan membentuk prospek ekonomi global pada tahun 2015 dan seterusnya.
 
Napak tilas selama tahun 2014, perkiraan kami untuk tahun 2014 adalah adanya pemulihan moderat terhadap perekonomian dunia yang memungkinkan keluar dengan tertib dari US Quantitative Easing (QE) dan kembalinya pertumbuhan global ke tingkat sebelum krisis. Namun, pada faktanya hasil yang dicapai berbeda dari harapan semula.
 
Pemulihan Amerika Serikat tidak seutuhnya merata di tahun 2014, dengan pertumbuhan negatif pada kuartal  pertama, diikuti oleh dua kuartal pertumbuhan pesat. Pemulihan awal Zona Euro tersendat, meninggalkan kondisi mata uang mendekati resesi dan risiko deflasi. Jepang tetap terjebak dalam deflasi – meskipun adanya ekspansi besar pada neraca keuangan Bank of Japan dan depresiasi signifikan pada mata uang Yen – kembali lagi jatuh dalam resesi pada kuartal ketiga.
 
Pertumbuhan Cina  tetap di angka 7 persen dengan serangkaian stimulus fiskal dan moneter, namun penurunan harga pasar selama tujuh bulan terakhir telah secara signifikan melemahkan konsumsi swasta. Emerging Markets (EMS) terus melambat ditengah penurunan harga komoditas dan  tanggapan kebijakan tidak seimbang. Perkembangan di Gulf Cooperation Council (GCC) dan Sub-Sahara Africa (SSA) tetap kuat pada perbelanjaan infrastruktur yang tinggi; akan tetapi, harga minyak baru-baru ini merosot tajam menguakkan bayangan pada momentum pertumbuhan kedepannya.
 
Selain itu, kejutan terbesar adalah terjadinya tekanan disinflasi berkelanjutan pada ekonomi global. Kami sudah mengingatkan mengenai resiko Great Deflation (lihat Economic Commentary 19 Oktober 2014). Sejak itu, resiko tersebut tampaknya mulai terbentuk. Kelemahan pada global kian melonjak dari prediksi yang mengakibatkan harga komoditas terus menurun. Berdasarkan The IMF Global Commodity Index, penurunan mencapai 17,4 persen selama dua belas bulan tercatat di November, mencerminkan penurunan harga minyak menjadi 23,2 persen dan 5,8 persen pada komoditas lainnya. Tekanan kuat disinflasi ini mungkin akan menjadi faktor penentu pada pertumbuhan ekonomi global selanjutnya.
 
Kedepannya, berikut penjelasan lima faktor yang memprediksikan pergerakan ekonomi global tahun 2015:
 
1. US Federal Reserve (FED) tidak akan menaikkan kebijakan suku bunga di tahun 2015. Tidak seperti prediksi konsensus untuk kenaikkan di kuartal kedua 2015, kami percaya tekanan global disinflasi dan penguatan mata uang US dollar berkelanjutan diprediksi akan mengarah angka inflasi menjadi nil bagi negara Amerika Serikat di tahun 2015. Hasilnya, Fed tidak memiliki rasional mendasar untuk menaikkan suku bunga sejalan dengan ekspektasi inflasi akan berada dibawah target inflasi sekitar 2 persen. Apabila Fed menaikkan kebijakan suku bunga, maka dampak terhadap ekonomi global akan memburuk siginifikan.
 
2. Zona Euro akan memasuki deflasi dan resesi. Penurunan tajam pada harga minyak belakangan ini mendorong Zona Euro ke periode resesi di tahun 2015, meskipun European Central Bank (ECB) dengan segala upaya menghindari kondisi tersebut , namun akan tetap memicu penurunan konsumsi dan investasi, sehingga timbul resesi pada mata uang secara umum.
 
3. Momentum pertumbuhan Cina melambat ditengah-tengah deflasi beresiko tinggi. Menurunnya harga pasar dan komoditas global akan terus menghambat kebutuhan domestik seiring dengan tekanan deflasi. Pihak otoritas Cina mungkin berusaha untuk menstimulasi ekonomi lebih lanjut diatas kebijakan stimulus yang ada, namun tidak cukup untuk menghindari perlambatan pertumbuhan yang signifikan.
 
4. Beberapa ekspor minyak dari EMs kemungkinan akan menimbulkan dampak krisis pada neraca keuangan. Penurunan substansial di minyak kelapa sawit (CPO) menghasilkan obligasi piutang bagi negara-negara seperti Rusia dan Venezuela. Kondisi ini membawa dampak menular di seluruh EMs sehingga besar kemungkinan untuk  insitutisi internasional menangani permasalahan yang terjadi.
 
5. Harga komoditas yang lebih rendah dan lemahnya ekonomi global dapat akan menyiratkan perlambatan dalam momentum pertumbuhan yang kuat bagi GCC dan Negara-negara SSA selaku negara pengekspor minyak; khususnya dengan harga minyak yang jatuh akan melalui pengkajian ulang implementasi program infrastruktur investasi pada dua wilayah. Negara pengecualian adalah Qatar, yang mana persiapan program World Cup untuk tahun 2022 akan tetap diimplementasikan sesuai rencana.
 
Secara menyeluruh, perkembangan global di tahun 2015 akan menurun signifikan dibandingkan tahun 2014. Berdasarkan IMF World Economic Outlook bulan Oktober 2014 lalu, tercatat global ekonomi diprediksikan meningkat dari 3,3 persen di 2014 menjadi 3,8 persen di tahun 2015. Apabila prediksi tersebut terjadi, maka kemungkinan besar perkembangan ekonomi global hanya naik dari 1,5 persen menjadi 2,0 persen. Seperti kata pepatah, “Berharap yang terbaik, persiapkan yang terburuk”. 

Redaksi Pada 09.54 Komentar