KPO PRP : Partai Alternatif Harus Percaya Pada Kekuatan Massa Bukan Elit
Awalnya kita tentu harus menyambut baik seruan beberapa organisasi
serikat buruh menjelang May Day 2015 lalu untuk mendirikan partai
politik. Selain baru pernah terjadi dalam sejarah gerakan buruh sejak
reformasi, namun juga karena semakin gagalnya partai-partai yang
sekarang ada dalam membangun perubahan sejati bagi rakyat. Kita sudah
cukup tahu siapa saja pendiri dan pemimpin partai-partai politik yang
sekarang sedang menyusun kekuasaan negara. Seluruhnya adalah para
pemodal, mewakili kepentingan modal, bukan kaum buruh yang mewakili
kepentingan buruh dan rakyat. Organisasi-organisasi yang menyerukan saat
itu kemudian membangun aliansi bernama GBI.
Setelah sebelumnya sebagian organisasi dalam GBI mendukung Jokowi dan
sebagiannya lagi mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014 lalu, seruan
membangun partai dapat berarti belajar dari kesalahan “menjadikan
kekuatan besar kelas buruh sebagai mainan” ditangan para pemodal.
Perubahan memang tidak bisa disandarkan pada partai-partai dan elit
pemodal itu, atau pada ‘perwakilan buruh’ yang telah berada dalam rejim
atau partai-partai pemodal. Itu mengapa dalam Pemilu 2014 lalu, sebagian
gerakan (yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif) telah
menyerukan pembangunan partai alternatif. Itu juga alasan mengapa seruan
membangun partai (oleh GBI) juga perlu disambut bagi semangat kaum
buruh menegakkan kekuatan dan kemandirian politiknya sebagai sebuah
kelas bersama rakyat.
Namun saat May Day berlangsung, usaha memandirikan politik kaum buruh
dalam deklarasi “komitmen membangun partai” langsung mendapat ganjalan.
Di depan Istana, tempat dimana deklarasi GBI dibacakan, organisasi yang
menyerukan pembangunan partai justru (masih) memberi ruang kepada
perwakilan pemerintah untuk mengilusi massa agar percaya pada
pemerintah. Sedangkan di GBK, (faksi) elit pemodal lain yang mewakili
DPR juga diundang hadir dan berpidato untuk mempercayai mereka sebagai
‘perwakilan’ yang berpihak pada buruh. Siapa yang berpikiran maju tentu
sudah tahu apa yang dikatakan elit-elit partai pemodal itu adalah
omong-kosong.
Dalam prosesnya, bukan langkah maju yang dicapai dengan mendiskusikan
dan merumuskan syarat-syarat menjadi alternatif, justru diangkatnya
Andi Gani-KSPSI (yang merupakan salah satu unsur GBI) menjadi Komisaris
BUMN PT Pembangunan Perumahan. Kita tahu, posisi direksi atau komisaris
BUMN adalah posisi (politik) yang terhubung langsung dengan kepentingan
rejim berkuasa sekarang ini yang sedang bekerja menindas buruh. Sehingga
bukannya memandirikan, gerakan buruh justru sedang menjadikan dirinya
rahim dari kelahiran agen-agen pemodal didalam gerakan buruh itu
sendiri. Dengan masih terkontaminasinya (kepentingan) para pimpinan
serikat buruh dengan (kepentingan) partai dan elit-elit pemodal yang
ada, kemandirian politik dari aliansi (GBI) yang hendak membangun partai
justru tidak terlihat sama sekali.
Pada saat yang sama, GBI terlihat tidak efektif melakukan
pekerjaan-pekerjaan politik bersamanya dengan ‘mendemokratiskan’
pembangunan partai dari kalangan anggota maupun massa buruh dan rakyat.
Energi membangun partai masih hanya terlokalisir di kalangan pimpinan
nasional. Demikian juga belum ada upaya yang serius untuk mendorong dan
menangkap pandangan massa (anggota), lalu menghubungkannya dengan
pembangunan gerakan dari berbagai serangan para pemodal.
Dalam kondisi itu, kampanye membangun partai malah disambut dengan
dua nada yang sama kelirunya. Diantara pengurus atau perangkat serikat,
membangun partai dan berpolitik justru (ingin) dipisahkan dari
pembangunan gerakan massa. Mulai muncul suara sumbang bahwa jika ingin
membangun partai dan berpolitik, maka kasus-kasus basis (PUK/PTP) yang
membutuhkan suatu gerakan tidak perlu terlalu dipikirkan, melainkan
fokus pada upaya mencalonkan tokoh-tokoh buruh, dan memenangkan rakyat
dengan memperlihatkan wajah ramah dan ‘non-gerakan’ kepada rakyat. Hal
ini (telah) menyebabkan satu per satu serikat buruh tingkat
basis/perusahaan mulai dilucuti tanpa perlawanan yang maksimal dari
serikat buruh. Dalam nada yang lain, anggota serikat buruh yang kasusnya
terbengkalai mulai ragu pada rencana membangun partai sebagai rencana
yang tidak berhubungan langsung dengan nasibnya.
Di satu sisi ingin menjadikannya pengganti gerakan massa, di sisi
lain justru keraguan pada rencana membangun partai yang tidak
berhubungan dengan persoalan buruh dan rakyat. Demikian kita mengatakan,
satu langkah tepat (dalam seruan) belum cukup menentukan dua-tiga
langkah tepat berikutnya.
Menemukan (kembali) Alasan Membangun Partai
Dari perkembangan diatas, kaum buruh harus memulai lagi dari
pertanyaan awal: mengapa kaum buruh dan rakyat harus membangun partai
politik?
Sudah menjadi kenyataan umum saat buruh dan rakyat berjuang menuntut
hak-haknya, perjuangan tersebut mau tidak mau dan suka tidak suka pasti
berhadapan dengan tembok negara. Negara lah, baik eksekutif, legislatif,
yudikatif, maupun aparatus kekerasannya (TNI/Polri), yang pada akhirnya
menghambat tercapainya tuntutan buruh dan rakyat. Mungkin disini bukan
waktu yang tepat untuk membeberkan kasus-kasus pemiskinan rakyat oleh
negara, atau kasus-kasus gerakan rakyat yang direpresi oleh negara.
Namun kita masih dapat melihat hasilnya: kemiskinan masih terus meluas,
dan kebebasan semakin terbatas.
Jika ditarik lebih mendasar, pemiskinan sekaligus hambatan terhadap
tuntutan buruh dan rakyat hanya cermin dari golongan kelas mana yang
menguasai negara saat ini, yang kepentingannya berbeda dari kepentingan
buruh dan rakyat banyak, yakni golongan kelas pemodal. Perbedaan
kepentingan itu dapat dicontohkan dalam lingkup sebuah perusahaan.
Pengusaha selalu berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya dan
biaya produksi yang sekecil-kecilnya, untuk bersaing sesama mereka dan
bagi perluasan modal mereka. Sedangkan kaum buruh sebagai salah satu
‘biaya produksi’ bagi pengusaha, walaupun dipaksa terus bersaing sesama
buruh, selalu membutuhkan hidup yang lebih sejahtera dan manusiawi.
Pertentangan mendasar ini yang menyebabkan mengapa pemodal selalu
membutuhkan (penguasaan) negara untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan
‘pemaksa’ bagi kepentingan mereka. Dengan alasan yang sama pula kaum
buruh membutuhkan penguasaan negara bagi kepentingannya.
Alasan ini bertambah karena pengalaman selama 17 tahun reformasi,
partai-partai yang dibangun para pemodal telah silih-berganti gagal
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karenanya, kesimpulan
melakukan perjuangan politik membentuk partai (harus) berangkat dari
kesadaran bahwa
negara hanya akan berpihak pada buruh dan rakyat saat buruh dan rakyat sendiri lah yang berkuasa.
Namun apa dan bagaimana yang disebut berkuasa serta (program) apa
yang akan dijalankan saat berkuasa? Bukan kah pimpinan serikat buruh
dapat jadi perwakilan buruh melalui partai-partai pemodal yang ada atau
duduk di salah satu jabatan pemerintahan sehingga dapat dikatakan
‘berkuasa’? Seperti dikatakan diatas, ketika tugas politik gerakan buruh
hanya menjadi saluran untuk memasukkan pimpinan serikat buruh kedalam
rejim (atau partai pemodal) yang pada dasarnya juga menindas buruh, itu
bukan lah kekuasaan kaum buruh. Melainkan gerakan buruh yang melahirkan
penindas-penindas baru dari kalangannya sendiri, dan sekaligus
melahirkan ‘agen-agen pemodal’di dalam gerakan buruh itu sendiri.
Lalu, jika salah satu langkahnya adalah membangun partai politik
untuk menggalang dukungan rakyat mayoritas bagi perubahan sistem dan
kebijakan, bukankah sudah banyak partai-partai yang (di mata rakyat)
hanya ingin sekedar berkuasa dengan menggalang dukungan rakyat? Bukankah
sudah banyak pula yang berjanji tentang program-program kesejahteraan
yang tidak pernah terwujud? Lantas, bagaimana cara rakyat membedakan
partai yang dibangun buruh dan rakyat dengan partai-partai pemodal?
Bagaimana membedakan partai tersebut dengan partai-partai baru seperti
Perindo yang dibangun Harytanoe atau Partai Solidaritas Indonesia yang
dibangun Grace Natalie?
Pada titik itulah kita meletakkan makna ‘alternatif’ dari partai yang
akan dibangun. Agar kalangan gerakan (sebagai unsur pembangun) dan
rakyat pada umumnya tidak memandang partai tersebut sama dengan
partai-partai yang ada, maka partai tersebut harus sanggup menjadi
‘alternatif’ yang ‘berbeda’ dan ‘menandingi’ partai-partai pemodal yang
sudah lama ada maupun yang baru. Untuk kepentingan itu, partai
alternatif membutuhkan garis-garis politik ‘alternatif’ pula sejak dalam
pembangunannya.
Garis Alternatif
Dalam membangun garis politik alternatif, sekedar “membangun partai
politik” saja masih jauh dari cukup. Bahkan jika mengacu pada pengalaman
dunia, sudah banyak pula contoh-contoh negara yang dipimpin oleh
partai-partai buruh, namun pada kenyataannya justru mengabdi pada
pemodal melalui kebijakan-kebijakannya. Ini perlu digarisbawahi kaum
buruh dalam membangun partai.
Sehingga, ketika kita ingin membuat sebuah garis alternatif sebagai
landasan partai alternatif, garis pertama ialah posisinya yang tegas
pada partai dan elit-elit pemodal yang ada. Dalam arti, posisi
kemandiriannya sebagai satu kesatuan kelas bersama rakyat. Bahkan satu
helai benang pun kerjasama yang masih tersambung dengan rejim dan
partai-partai pemodal tersebut, baik langsung maupun melalui
tokoh-tokohnya, merupakan pelemahan fondasi alternatif dari partai yang
hendak dibangun. Kalaupun dalam perjalanannya sebagian (faksi) elit
pemodal mungkin saja mendukung pembangunan partai serta tujuan-tujuan
sementara kaum buruh dan rakyat, mereka tetap bukanlah bagian dari
partai alternatif yang dibangun karena perbedaan kepentingan
mendasarnya.
Garis alternatif kedua ialah garis partisipasi massa. Garis ini lebih
dari sekedar kebebasan berpendapat, melainkan partisipasi massa
(anggota) untuk ikut memutuskan jalannya peristiwa. Lewat garis ini,
setiap pimpinan serikat buruh tidak bisa begitu saja mewakili
pikiran-pikiran politik anggotanya, apalagi jika menggantikannya dengan
instruksi-instruksi ala serikat buruh. Demikian anggota serikat buruh
yang ingin membangun partai pun tidak dapat hanya menunggu pimpinan
mereka mengarahkannya. Melainkan harus memulainya dengan diskusi-diskusi
lintas pabrik dan serikat untuk merumuskan program dari partai yang
dibangun.
Pembentukan partainya buruh dan rakyat bukanlah seperti pembentukan
partai-partai pemodal layaknya Perindo, Nasdem atau Gerindra, yang
ditentukan oleh satu dua orang dari A sampai Z, lalu seluruh jajaran
anggota mengikutinya seperti paduan suara. Justru sebaliknya, dengan
tidak adanya pemodal (yang lebih berkuasa), maka setiap organisasi,
pengurus basis dan anggota yang sepakat membangun partai, berhak untuk
menentukan partai seperti apa yang dimaksud.
Dengan garis ini, alasan-alasan (palsu) untuk masih mengikat diri
pada elit pemodal dapat langsung dijawab dengan kekuatan massa. Tapi
yang terutama dan mendesak, garis partisipasi massa harus menghubungkan
upaya membangun partai dengan gerakan massa itu sendiri. Masalah-masalah
mendesak yang dihadapi gerakan buruh dan rakyat saat ini penting untuk
dijawab. Penurunan gerakan buruh yang pada kenyataannya ikut melemahkan
kapasitas kaum buruh membangun partai perlu kembali diangkat. Namun di
saat yang sama, mulai pula memformulasikan tuntutan-tuntutan massa
kedalam program-program politik yang akan diusung.
Demikian garis kedua akan memperkuat pula garis ketiga, yakni garis
program alternatif. Jika partai didirikan memang untuk menjawab
masalah-masalah buruh dan rakyat, maka pimpinan serikat buruh memang
tidak seharusnya menghindar dari masalah-masalah yang langsung dihadapi
buruh/rakyat dengan alasan ingin berpolitik. Ini merupakan pandangan
yang keliru. Setiap masalah buruh dan rakyat justru adalah masalah
politik itu sendiri. Sebelum mampu berkuasa (sebagai kelas), setiap
keresahan dan penindasan rakyat justru harus semakin didekati bagi
kemajuannya menjadi perjuangan politik. Dalam arti ini pula, semua
masalah rakyat harus mampu diberikan solusinya oleh partai yang
dibangun.
Program partai tentu akan memperjelas kemana arah perubahan sedang
dituju, sekaligus penanda yang mempermudah rakyat untuk mengenali apakah
partai memang mengabdi pada buruh dan rakyat, atau justru dipakai bagi
kepentingan pemodal. Melalui kejelasan itu, partisipasi massa akan
didorong melebihi ikatan kepada tokoh-tokoh seperti yang sering
dilakukan partai pemodal dengan media-medianya.
Lalu apa program alternatif? Berbicara program, kaum buruh dan rakyat
sangat keliru jika hanya membatasinya pada ‘sepuluh tuntutan’ atau
‘lima tuntutan’ yang sangat pragmatis dan terbatas, yang bahkan tidak
menyelesaikan masalah rakyat, dan hanya mengalihkan dari satu bentuk
masalah ke bentuk lainnya. Melainkan diformulasikan dari masalah-masalah
nyata rakyat yang saling terhubung satu sama lain. Program itu
setidaknya berasal dari dua platform besar dari yang sedang
diperjuangkan rakyat saat ini, yakni demokrasi dan kesejahteraan. Namun
dengan hanya mengangkatnya sebagai slogan masih jauh dari program
alternatif. Semua partai pemodal bahkan juga mengisi program-programnya
berdasar dua platform besar tersebut. Tetapi demokrasi yang seperti apa
yang dimaksud? Kesejahteraan yang datang dari mana? Dalam pengertian
ini, program alternatif harus dibangun sebagai program yang menyeluruh
bagi rakyat.
Untuk menjawab dua pertanyaan program dengan ringkas, kita dapat mulai menjawabnya dengan
demokrasi yang kerakyatan, dan kesejahteraan yang datang dari
redistribusi kekayaan nasional. Demokrasi
yang kerakyatan bermakna kebebasan bagi rakyat untuk mengembangkan
organisasi dan kebudayaannya tanpa diskriminasi dan intimidasi, serta
partisipasi rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara.
Sedangkan redistribusi kekayaan nasional akan mencakup setidaknya
nasionalisasi aset-aset vital dan penerapan pajak progresif yang
diabdikan bagi kesejahteraan rakyat.
Tentu program alternatif adalah yang paling penting untuk dirumuskan
lebih tajam dan detail bagi upaya membangun partai. Namun dengan program
diatas saja, partai yang dibangun diyakinkan sudah akan mampu
menunjukkan ke-alternatif-annya diantara partai-partai pemodal yang
tidak akan mampu mewujudkannya.
Percaya Pada Kekuatan Massa!
Indonesia sekarang ini dihuni oleh 250 juta penduduk, dimana masih
sebagian kecilnya saja yang terorganisasi dalam organisasi-organisasi
perjuangan. Sebagian kecilnya lagi adalah kaum yang sadar bahwa
penindasan dan kemiskinan sangat mungkin dihapuskan. Namun perubahan ke
arah itu tidak dapat dibuat hanya oleh kaum yang sekarang sadar saja,
apalagi oleh pimpinan yang hanya mencari ‘jabatan’ dan jauh dari
kesadaran pada hakikat kelasnya. Kaum buruh sadar kelas adalah yang
paling bertanggungjawab membangun garis-garis alternatif diatas bagi
rencana ‘membangun partai’.
Tanggung jawab itu dilakukan dengan kepercayaan pada kekuatan massa.
Tapi itu tidak berarti pembangunan partai harus bergantung pada massa
yang tidak menghendaki adanya partai yang memperjuangkan kelas buruh.
Menunda pembangunan partai hanya karena mayoritas pimpinan serikat buruh
dan kaum buruh ‘belum siap’ adalah kesalahan bagi ketidaksiapan politik
kaum buruh selamanya. Karena bagaimanapun, politik bagi kelas buruh dan
rakyat tertindas adalah keharusan dalam setiap kondisi.
Kini, kesalahan langkah pimpinan-pimpinan buruh dalam GBI untuk
membangun garis alternatif perlu dikoreksi dengan tegas. Proses
membangun partai tidak lagi dapat disandarkan pada konsolidasi pimpinan
(yang belum membebaskan diri dari kontaminasi elit pemodal dan belum
menunjukkan program alternatifnya). Oleh karenanya, setiap daerah, kota,
kecamatan, kawasan industri, bahkan perusahaan, rencana ‘membangun
partai’ perlu mewujudkan dirinya kedalam perjuangan-perjuangan massa
bagi solidaritas kelas dan kapasitas politik massa. Bersamaan dengan
itu, kaum buruh sadar kelas perlu mengorganisasikan dirinya kedalam
komite-komite politik yang dibangun oleh setiap individu yang bersetuju
membangun partai alternatif.
Dalam pengorganisasian komite-komite politik itu, kaum buruh yang
berserikat atau bahkan pimpinan serikat tidak selalu menjadi yang paling
berkepentingan. Berjuang untuk upah tiap tahun dan tradisi
membayar/memotong iuran serikat tiap bulan mungkin sudah cukup bagi
mereka. Walau itu sama sekali tidak menjawab masalah rakyat yang
mendasar. Oleh karenanya, komite-komite politik harus membuka dirinya
pada massa buruh dan rakyat yang belum berserikat sekalipun. Tugas
komite politik pada tahap awal adalah terus-menerus merumuskan dan
mengabarkan apa-apa yang diperlukan bagi sebuah partai alternatif,
sekaligus mengajak partisipasi massa dalam rumusan bersama tersebut.
Namun begitu, langkah ini tentu saja bukan sesuatu yang cepat saji.
Pengalaman perjuangan kelas buruh membuktikan bahwa pekerjaan membangun
partai membutuhkan suatu kepeloporan. Pengalaman perjuangan itu juga
telah memberi banyak pelajaran akan penghianatan ‘wakil-wakil buruh’
yang tidak memiliki kesadaran kelas. Itu adalah catatan agar tidak
bertumpu pada pimpinan-pimpinan serikat buruh yang menghambat perjuangan
kelas buruh, bahkan harus secara sistematis dan sabar mengkritik dan
menyingkap hambatan yang dilakukan pimpinan tersebut. Namun tugas
menyingkap hambatan dan penghianatan itu juga tidak dapat dilakukan
dengan cara-cara yang menjauhkan pelopor dari massa, karena pada
akhirnya tugas pelopor kelas buruh adalah memenangkan massa untuk berada
di pihaknya.
Sekarang, dalam usaha membangun partai alternatif, kaum buruh sadar
kelas sangat berkepentingan untuk memajukannya. Kesiapan untuk
memfasilitasi diskusi dan konsolidasi bagi kaum buruh dan rakyat yang
terpanggil menjadi pelopor kelas buruh sangatlah diperlukan. Tugas itu
harus dilakukan dengan cara membangun garis-garis politik alternatif
diantara kaum buruh dan rakyat yang paling maju dan berani berjuang bagi
perubahan.
======================
KPO-PRP sendiri sangat mendukung pembangunan partai alternatif di
Indonesia. Dan karenanya, kami siap berdiskusi dan berkonsolidasi dengan
kaum buruh dan rakyat pekerja manapun tentang program-program dan
pembangunan kekuatan partai alternatif.
Komite Sentral KPO-PRP
Kontak: email: kpo_prp@yahoo.com; phone: 089650544939
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
